MEDIAINVESTIGASICare.id – Independen Dan Farmasi Kesehatan | Sumut// Gaming.
Tanjung Balai_Walikota Mahyarudin Salim, Ketua DPRD Tengku Eswin serta Unsur Forkopimda menemui massa dari aliansi pemuda Indonesia yang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Tanjung Balai, Kamis (4/9/2025) sekira pukul 11.00 WIB.
Dalam orasinya, Aliansi Pemuda Indonesia (API) mendesak Walikota Tanjung Balai untuk pertama menolak keras Penambahan Anggaran SPPD DPRD Tanjung Balai karena mencederai semangat efisiensi anggaran.
Kedua, Mendesak DPRD untuk membatalkan anggaran dana hibah kepada lembaga vertikal maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah dianulir dalam APBD Kota Tanjung Balai karena Hibah kepada lembaga vertikal jelas melanggar prinsip keuangan Negara, sebab lembaga tersebut dibiayai APBN dan Praktek ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan fungsi pengawasan, serta menggerus hak rakyat atas anggaran.
Ketiga, Mendesak DPRD Tanjung Balai membuat rekomendasi resmi untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset karena RUU ini menjadi instrumen penting pemberantasan korupsi, agar aset hasil kejahatan Negara dapat segera dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan DPRD harus berdiri bersama rakyat dalam agenda pemberantasan korupsi dan penguatan integritas keuangan Negara.
Menanggapi hal itu, Walikota Tanjung Balai Mahyaruddin Salim dan Ketua DPRD Tengku Eswin sepakat serta mengabulkan permintaan masyarakat agar dana hibah untuk Kejaksaan dan Polres Tanjung Balai sebesar Rp 4, 1 Miliar dari APBD Tanjung Balai tahun 2025 untuk dibatalkan.
Hal ini ditandai dengan Pendatanganan pernyataan sikap oleh Walikota, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Sekretaris Daerah, mewakili Dan Lanal TBA serta Penandatanganan Fakta Integritas Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD di kolom tuntutan spanduk yang dibawa API.
Kami selaku Kepala Daerah, wajib mengindahkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang diatensikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami sebagai Kepala Daerah, dari awal pelantikan sebagai Walikota hingga saat ini, saya tidak pernah menggunakan dana perjalanan dinas APBD, saya gunakan uang pribadi saya, tegas Mahyaruddin.
Lanjut Walikota, terkait honorer yang dirumahkan, bagi honor yang tidak masuk database atas atensi pusat, kami selaku Walikota tidak bisa banyak berbuat, itu sudah otomatis dari sistem, namun OPD juga tidak boleh menerima karyawan baru kembali, hal tersebut kami pastikan bagian komitmen program kerja kami. Saya berjanji dari awal kami mencalonkan diri sebagai Walikota Tanjung Balai, kami berkomitmen untuk membuat Tanjung Balai ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, namun hal tersebut tidak praktis terjadi, itu butuh proses, bantu kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama, menjadi kota yang Indah, Sejahtera dan lain sebagainya.
“Demi memberikan kedamaian bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang hadir hari ini, kami yakin bapak Kapolres, Kajari Tanjung Balai dan Forkopimda lainnya akan menyetujui dan menandatangani bahwa alokasi NPHD hibah tahun 2026 tidak akan diterima oleh seluruh unsur forkopimda Tanjung Balai”, sebutnya
Persoalan yang disampaikan oleh warga, sudah ada dalam pemikiran kami selaku Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai beserta Forkopimda. Jika ini keinginan rakyat, maka saya selaku Walikota akan mengabulkan, kata Mahyaruddin didepan para masyarakat yang melakukan aksi damai.
Senada juga dikatakan Ketua DPRD Tengku Eswin, menjawab tuntutan masyarakat yang melakukan aksi, “Jika Walikota setuju, maka DPRD dan saya sebagai Ketua DPRD Tanjung Balai setuju”, jawabnya singkat didepan masyarakat.
Untuk diketahui, aksi damai dari Aliansi Pemuda Indonesia Kota Tanjung Balai itu menyuarakan berbagai aspirasinya, diantaranya mengenai dana hibah barang dan bangunan sebesar Rp 4,1 Miliar ke institusi penegak hukum Kejaksaan dan Polres Tanjung Balai. Kemudian, menyuarakan agar dilakukan pemangkasan SPPD anggota DPRD Tanjung Balai sebesar Rp 9 M dari APBD dan Rp 2 Miliar dari P-APBD tahun 2025.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Muhammad Fadly Abdina, Kajari Yuliyati Ningsih, Kapolres AKBP Welman Feri, serta unsur Forkopimda dan instansi vertikal lainnya.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari aparat Kepolisian dan TNI. Setelah ditemui Walikota dan unsur Forkopimda, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib dan damai.
ES (A2M1)
