MEDIAINVESTIGASICare.id – Independen Dan Farmasi Kesehatan | Medan// Opini.
Masuknya sejumlah mantan pejabat dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kota Medan terus memicu kegaduhan, baik di kalangan ASN internal maupun publik. Bukan hanya datang, mereka bahkan langsung menempati jabatan strategis, menggeser pejabat yang sudah puluhan tahun berkarier di Pemko Medan.
Dua nama yang kini paling disorot ialah Citra Effendi Capah_Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Erfin Fakhrurrazi_yang baru saja memenangkan seleksi terbuka Kepala Inspektorat Medan. Capah diketahui merupakan pejabat asal Pemkab Deli Serdang, sedangkan Erfin berasal dari Pemkab Serdang Bedagai.
Isu makin panas karena keduanya disebut punya kedekatan personal dengan pejabat penting Pemko Medan. Capah dikabarkan tak lepas dari hubungan lamanya dengan Sekda Medan Wiriya Alrahman. Keduanya pernah menjadi “duet” birokrasi ketika Wiriya menjabat Penjabat Bupati Deli Serdang, sementara Capah menjadi Asisten Pemerintahan merangkap Pj Sekda.
Sementara Erfin diduga mendapat “angin segar” dari hubungan masa sekolah. Ia dan Walikota Medan Rico Waas, diketahui merupakan teman sekelas di SMA Negeri 2 Medan. Koneksi itu makin ramai dibahas setelah Erfin menang seleksi Kepala Inspektorat, sementara Capah melaju mulus melalui mekanisme job fit.
“Soal Masa Depan Ribuan ASN Pemko Medan”
Pemerhati kebijakan publik Elfenda Ananda, menilai fenomena munculnya pejabat impor ini bukan persoalan sepele. Di balik mutasi itu, kata dia, ada masa depan ribuan ASN Pemko Medan yang bertahun-tahun meniti karier namun harus melihat kursi strategis dipimpin “orang baru”.
“Secara aturan boleh, tapi faktanya kompetisi jadi tidak seimbang. Mereka hadir dengan jejaring politik, hubungan personal, bahkan kedekatan emosional. ASN internal jelas dirugikan”, ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Elfenda menilai, jika proses seleksi, promosi dan mutasi tidak dilakukan dengan objektif, kerusakan sistem karier ASN hanyalah soal waktu, “Kalau talent pool, rekam jejak dan penilaian kinerja tidak dibuka ke publik, bagaimana menjamin mutasi ini murni kompetensi?, Jangan-jangan hanya soal kedekatan politik atau balas budi”, tegasnya.
Isu Intervensi Sekda: “Jawab dengan Transparansi”
Salah satu isu yang mengemuka adalah dugaan campur tangan Sekda Wiriya dalam proses mutasi dan penempatan pejabat impor tersebut. Selain Capah, pola serupa disebut terlihat pada nama Heriansyah Siregar (eks Kadis Perkim dan Pertanahan) dan Imran Doni Fauzi di BPBD Medan, keduanya juga berasal dari lingkaran birokrasi sebelumnya.
“Pertanyaan publik wajar: apakah jabatan diberikan karena kebutuhan organisasi atau karena relasi personal dan kepentingan tertentu?”, tambah Elfenda.
Ia menegaskan, Pemko Medan tidak bisa hanya menyangkal isu intervensi tanpa transparansi, “Jika benar ada campur tangan di luar kewenangan, merit system runtuh dan karier ASN internal dikorbankan”.
Rico Diminta Tegas, Jangan Terjebak Pengaruh Lingkaran Lama
Menurut Elfenda, Walikota Rico Waas harus berani mengambil langkah korektif. Tanpa latar birokrasi, Rico harus lebih waspada terhadap potensi dominasi pejabat senior, terutama posisi Sekda.
Ia menyarankan tiga langkah konkret:
Membuka proses mutasi, seleksi dan promosi secara penuh, termasuk alasan dan kualifikasi setiap penempatan,
Menegakkan merit system dengan mengutamakan pejabat internal jika kompetensi tersedia,
Mencegah abuse of power dari pejabat mana pun, termasuk Sekda.
“Mutasi sah saja kalau untuk memperkuat organisasi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Walikota harus berani keluar dari bayang-bayang pendahulunya”, tutupnya.
Respons Erfin & Walikota Rico
Terkait isu kedekatan SMA dengan Walikota, Erfin tak menampik. Ia hanya menjawab diplomatis.
“Kebetulan saja itu, Bang. Saya pikir di Pemko Medan juga banyak alumni SMA 2 Medan. Kebetulan saja ya”, katanya saat dilantik 10 September 2025.
Walikota Rico Waas juga mengakui fakta tersebut, namun menegaskan rekam jejak tetap menjadi faktor utama.
“Kalau tidak bisa bekerja dengan baik ya copot. Kita evaluasi tiga bulan. Kalau tak bagus atau salah wewenang, kita ajukan ke BKN”, tegas Rico.
LS
